Regulasi/Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang- Undang

1. Undang-Undang Stb. No. 225 Tahun 1930 Tentang Undang Undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
2. Undang-Undang No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaga Negara No.4 Tahun 1951)
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor (Lembaga Negara No.14 Tahun 1969)
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
6. Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and commverce (Konveksi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening)
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Peraturan Presiden RI No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occuptional Safety and Health/Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja /Konvensi 187, 2006)

Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Di Temapat Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1976 tentang Wajib Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/MEN/1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-01/MEN/1992 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Laporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang
29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI dan Transmigrasi No.Per-11/MEN/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
34. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
35. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-13/MEN/X/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-155/MENT/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-125/MEN/1982, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Kerja
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Kerja Nasional
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-187/MEN/1987 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No.SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-239/MEN/2003 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2010-2014 Kecelakaan.

Keputusan Bersama

1. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.KEP.174/MEN/86, No.KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
2. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.PP.72/3/9-99, Kep.507/NW/1999 tentang Pemeriksaan dan Penggujian Terhadap Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Uap dan Bejana Tekan yang berada di Kapal dan di Pelabuhan.

Instruksi Menteri

1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No.Ins.11/M/B/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran 

Surat Edaran Menteri

1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.02/MEN/DJPPK/II/2006 tentang Peningkatan Pengawasan Pemakaian Instalasi Pipa Bertenaga
2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.140/MEN/PPK-KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar (Major Hazard Installation)
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.03/MEN/DJPPK/IX/2008 tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pemasangan dan Penggunaan Atau Pengoperasian Gondola
4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.01/MEN/DJPPK/VIII/2010 tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas Elpiji
5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.02/MEN/DJPPK/I/2011 tentang Peningkatan Pembunaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PJK3)
6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.03/MEN/DJPPK/I/2011 tentang Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Yang Selanjutnya Disebut Ahli K3
7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.05/MEN/DJPPK/III/2011 tentang Lisensi/ Surat Ijin Operator Pesawat Uap
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Kerja di Ruang Terbatas/ Confinet Spaces

Keputusan Dirjen

1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja No.Kept.40/DP/980 tentang Penetapan Bentuk/ Formulir Sebagaimana Dimaksud Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.02/MEN/1980
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP-20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatanm Kerja Bidang Konstruksi Bangunan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No.Kep.84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep-407/BW/1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:Kep-311/BW/2001 tentang Sertifikasi Kopetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.20/PPK/VI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep-37/DJPPK/IX/2004 tentang Kelengkapan dan Identitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces)
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access)
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.89/PPK/XII/2012 tentang Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis Listrik
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.74/PPK/XII/2013 tentang Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Supervisi Perancah
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bajana Tekan, Pesawat Angkat dan Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi